Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2018

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-53/PK/2017 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Untuk Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2018. Keputusan Direktur Jenderal tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 102/PMK.07/2015 tentang Perubahan atas PMK Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok.

Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018, target penerimaan cukai hasil tembakau ditetapkan sebesar Rp148.230.000.000.000,00. Diperkirakan sebesar 2% dari target penerimaan cukai hasil tembakau tersebut merupakan penerimaan cukai atas tembakau iris yang tidak termasuk objek Pajak Rokok, sehingga penerimaan cukai yang dijadikan basis untuk menghitung Pajak Rokok TA 2018 sebesar Rp145.265.400.000.000,00 (98% dari target penerimaan cukai hasil tembakau) dan estimasi penerimaan Pajak Rokok yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebesar Rp14.526.540.000.000,00.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Kep-53/PK/2017 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2018 dapat diunduh melalui tautan berikut.

Kepdirjen 53 2017

[Updated 24 November 2017] Status Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.

Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah.

Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, Ditjen Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi atas raperda pajak daerah dan retribusi daerah dan memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi tersebut melalui Kementerian Dalam Negeri.

Informasi atas Status Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah update pada 24 November 2017, selanjutnya dapat diunduh melalui tautan berikut.

Download (PDF, 16.5MB)

[Updated 17 November 2017] Status Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.

Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah.

Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, Ditjen Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi atas raperda pajak daerah dan retribusi daerah dan memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi tersebut melalui Kementerian Dalam Negeri.

Informasi atas Status Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah update pada 17 November 2017, selanjutnya dapat diunduh melalui tautan berikut.

Download (PDF, 16.28MB)