Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Berikan Edukasi Padat Karya Tunai di Kabupaten PALI dan Kabupaten Ogan Ilir

Pada tanggal 30 dan 31 Januari 2018, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Bapak Boediarso Teguh Widodo melaksanakan Diseminasi Dana Desa di dua kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yaitu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dan Kabupaten Ogan Ilir. Di hari pertama, 30 Januari 2018, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan memberikan edukasi kepada perangkat desa dalam menjalankan skema cash for work atau Padat Karya Tunai pada acara Diseminasi Dana Desa yang bertempat di Gedung Arsendora Kompleks Pertamina Pendopo Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI. Pelaksanaan Diseminasi pada hari tersebut mengundang seluruh Camat dan seluruh Perangkat Desa se-Kabupaten PALI. Selain itu, juga diundang Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, anggota DPRD wakil Provinsi Sumatera Selatan, Kepala BPKAD, dan Kepala DPMD.

Dalam rangkaian kegiatan diseminasi ini, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan juga melakukan peninjauan ke stand–stand produksi lokal masyarakat Kabupaten PALI yang pengelolaannya menggunakan dana desa. Kemudian Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan beserta rombongan Bupati PALI meninjau lokasi perkantoran di Talang Kerangan Kelurahan Talang Ubi Utara dan dilanjutkan dengan meninjau Bandara eks. PT Stanvac di kelurahan Handayani Mulya, serta Candi Bumi Ayu di Desa Bumi Ayu Kecamatan Tanah Abang.

Pada hari berikutnya, 31 Januari 2018, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sampai di lokasi Diseminasi Dana Desa selanjutnya yaitu di Gedung Serbaguna Kompleks Perkantoran Terpadu Tanjung Senai Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir. Dalam keynote speech-nya Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan bahwa penggunaan Dana Desa harus benar-benar fokus ke pekerjaan Labor Intensive dengan menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran di desa.

Di akhir acara, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melihat hasil progres pencapaian program padat karya tunai pada stand-stand yang telah disediakan oleh pemerintah setempat seperti pembudidayaan jamur tiram, pembuatan pupuk kompos, kerajinan songket serta pembuatan batu batako dan paving blok.

sumsel_1

Gambar-1:Penyambutan dengan tarian daerah di lokasi Diseminasi Dana Desa, Gedung Arsendora Kompleks Pertamina Pendopo, Kabupaten PALI.

sumsel_2

Gambar-2:Peserta diseminasi yang terdiri dari seluruh Camat dan seluruh Perangkat Desa se-Kabupaten PALI.

sumsel_3

Gambar-3:Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan keynote speech pada acara Diseminasi Dana Desa di Kabupaten PALI.

sumsel_4

Gambar-4:Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berkunjung ke stand–stand produksi lokal masyarakat Kabupaten PALI yang pengelolaannya menggunakan dana desa.

sumsel_5

Gambar-5:Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan meninjau lokasi perkantoran di Talang Kerangan Kelurahan Talang Ubi Utara.

sumsel_6

Gambar-6:Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengunjungi Candi Bumi Ayu di Desa Bumi Ayu Kecamatan Tanah Abang.

sumsel_7

Gambar-7:Lokasi Diseminasi Dana Desa kedua di Gedung Serbaguna Kompleks Perkantoran Terpadu Tanjung Senai Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir.

sumsel_8

Gambar-8:Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan keynote speech pada acara Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Ogan Ilir.

sumsel_9

Gambar-9:Bupati Ogan Ilir, Bapak H. M. Ilyas Panji Alam, menyerahkan cinderamata kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

sumsel_10

Gambar-10:Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berkunjung ke stand-stand di lokasi acara Diseminasi Dana Desa, salah satunya adalah stand pembudidayaan jamur tiram.

sumsel_11

Gambar-11:Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berfoto bersama masyarakat pengelola BUMDes pembuatan batu batako dan paving blok.

Kawal Program Padat Karya Tunai, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan “Maraton” di Kalimantan Selatan

Kalimantan Selatan, 25-26 Januari 2018 – Program Padat Karya Tunai atau Cash For Work, merupakan program pemerintah terkait kebijakan Dana Desa agar penggunaan Dana Desa di masing-masing daerah dapat lebih difokuskan kepada pekerjaan Labor Intensive dengan menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran di desa. Dalam rangka mensosialisasikan program tersebut kepada Pemerintah Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan akan mengadakan diseminasi ke berbagai daerah di seluruh Indonesia selama tahun 2018.

Pada tanggal 25 dan 26 Januari 2018 kemarin misalnya, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan baru saja melakukan “maraton” Diseminasi Dana Desa di Kalimantan Selatan. Bukan hanya satu melainkan tiga tempat di tiga kabupaten berbeda di Provinsi Kalimantan Selatan yang dikunjungi Bapak Boediarso Teguh Widodo dalam rangkaian kegiatan diseminasi dengan tema “Padat Karya Tunai untuk Desa yang Lebih Sejahtera”. Tiba di Bandara Internasional Syamsudin Noor Banjarmasin pada hari Kamis, 25 Januari 2018 sekitar pukul 08.35 WITA, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan bergegas menuju ke lokasi Diseminasi Dana Desa yang pertama yakni Mahligai Sultan Adam, Kabupaten Banjar. Pada siang harinya, Direktur Jenderal juga memberikan keynote speech pada acara diseminasi di Balairung Tuntung Pandang, Kabupaten Tanah Laut. Pada pagi hari berikutnya, rangkaian “maraton” Diseminasi Dana Desa kali ini diakhiri dengan pemberian keynote speech pada diseminasi yang diadakan di Pawon Tlogo, Kabupaten Barito Kuala.

Seluruh kegiatan diseminasi yang dihadiri oleh Bupati, Camat, Kepala Desa, perangkat pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat di masing-masing kabupaten tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman seluruh aparat Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa sekaligus mengevaluasi pelaksanaan Dana Desa sampai dengan tahun 2017. Dalam rangkaian kegiatan diseminasi ini, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan juga menyempatkan diri menyaksikan kesenian daerah, kerajinan tangan dan produk lainnya yang diproduksi oleh BUMDes setempat.

Dalam pidato pembukaannya, Direktur Jenderal menitikberatkan pada prinsip pelaksanaan Cash For Work yakni dilakukan secara swakelola oleh desa, menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja setempat, dan bahan baku setempat. Direktur Jenderal juga menjelaskan bahwa sasaran utama program Cash For Work ini adalah masyarakat yang masuk dalam kategori menganggur, setengah menganggur (bekerja kurang dari 35 jam seminggu), penduduk miskin, penerima Program Keluarga Harapan, dan penduduk dengan balita bermasalah gizi (stunting). Dengan begitu, diharapkan pengelolaan Dana Desa ke depannya dapat lebih optimal dalam menciptakan lapangan kerja di desa; meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat desa; serta menumbuhkan permintaan agregat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antar desa.

Terakhir, Direktur Jenderal senantiasa mengingatkan kepada Pemerintah Daerah dan Desa setempat untuk segera menyelesaikan (1.) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (2.) Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa; dan (3.) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, agar penyaluran Dana Desa tahap I tahun 2018 dapat segera dilakukan.

kalsel_1

Gambar-1:Lokasi pertama Diseminasi Dana Desa kali ini, Mahligai Sultan Adam, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan

 

kalsel_2

Gambar-2:Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyempatkan diri melihat-lihat produk kerajinan tangan yang dibuat oleh BUMDes setempat.

 

kalsel_3

Gambar-3:Peserta diseminasi begitu antusias mengikuti kegiatan kali ini.

 

kalsel_4

Gambar-4:Acara dimulai dengan pertunjukkan kesenian tari daerah yang diperagakan oleh penari-penari cantik Kabupaten Banjar.

 

kalsel_5

Gambar-5:Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan keynote speech pada acara Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Banjar.

 

kalsel_6

Gambar-6:Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sekaligus membuka acara diseminasi di Kabupaten Banjar tersebut.

 

kalsel_7

Gambar-7:Bupati Banjar, Bapak KH. Khalilurrahman, menyerahkan cinderamata kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebelum Bapak Dirjen bertolak ke lokasi diseminasi berikutnya.

 

kalsel_8

Gambar-8:Lokasi Diseminasi Dana Desa kedua, Balairung Tuntung Pandang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

 

kalsel_9

Gambar-9:Peserta diseminasi melakukan registrasi sebelum acara dimulai.

kalsel_10

Gambar-10:Kali ini acara kembali dimulai dengan pertunjukkan kesenian tari daerah yang diperagakan oleh adik-adik imut dan berbakat dari Kabupaten Tanah Laut.

 

kalsel_11

Gambar-11:Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan keynote speech pada acara Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Tanah Laut.

 

kalsel_12

Gambar-12:Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan memberikan gambaran mengenai Program Padat Karya Tunai terkait kebijakan Dana Desa ke depannya.

 

kalsel_13

Gambar-13:Wakil Bupati Tanah Laut, Bapak Sukamta, menyerahkan cinderamata kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

 

kalsel_14

Gambar-14:Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyempatkan diri melihat-lihat produk kerajinan tangan yang dibuat oleh BUMDes setempat.

 

kalsel_15

Gambar-15:Hari Kedua, peserta diseminasi melakukan registrasi di Pawon Tlogo, Kabupaten Barito Kuala.

 

kalsel_16

Gambar-16:Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; Anggota Komisi XI DPR RI, Bapak Ir. H. Ahmadi Noor Supit; dan Bupati Barito Kuala, Ibu Hj. Noormiliyani AS tiba di lokasi terakhir dari rangkaian diseminasi kali ini, yaitu Pawon Tlogo, Kabupaten Barito Kuala.

 

kalsel_17

Gambar-17:Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan keynote speech pada acara Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Barito Kuala.

 

kalsel_18

Gambar-18:Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan bersama-sama dengan Anggota Komisi XI DPR RI dan Bupati Barito Kuala memberikan pidato sambutan untuk membuka acara Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Barito Kuala – Jumat, 26 Januari 2018.

 

kalsel_19

Gambar-19:Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berbincang-bincang dengan perwakilan BUMDes Kabupaten Barito Kuala perihal produk-produk yang dibuat oleh BUMDes tersebut.

 

 

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Hadiri Diseminasi Dana Desa di Bantul, Yogyakarta

Pada hari Selasa, 23 Januari 2018, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menggelar Diseminasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa di aula kantor Bupati Bantul. Tema yang disampaikan dalam diseminasi ini adalah “Padat Karya Tunai untuk Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera”. Diseminasi ini dihadari oleh 75 Kepala Desa, 17 Camat se-Kabupaten Bantul dan pejabat yang membidangi desa di kabupaten sekitar Kabupaten Bantul. Diseminasi ini bertujuan mengkomunikasikan kebijakan Dana Desa tahun 2018, meningkatkan pemahaman para kepala desa dan aparat pemerintah daerah dalam mengelola Dana Desa, serta memperkuat sinergi dan harmonisasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan desa sehingga amanat UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 dapat tercapai, yaitu menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bapak Boediarso Teguh Widodo selaku Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan turut hadir untuk memberikan keynote speech sekaligus membuka acara diseminasi tersebut. Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan bahwa memasuki tahun keempat pelaksanaan Dana Desa, saat ini desa telah diperkuat kewenangannya dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, serta membina dan memberdayakan masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi, Dana Desa mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa yang ditunjukkan dengan menurunnya rasio ketimpangan pedesaan dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,32 pada tahun 2017. Jumlah penduduk miskin menurun dari 17,4 juta pada tahun 2014 menjadi 16,3 juta pada tahun 2017. Persentase penduduk miskin berkurang dari tahun 2015 sebesar 14,09% menjadi 13,47% pada tahun 2017. Pemerintah berkomitmen terus meningkatkan capaian tersebut sehingga Dana Desa mampu menjadi instrumen yang efektif dalam mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat desa.

Jika dilihat dari capaian pelaksanaan tahun 2016 di Provinsi D.I. Yogyakarta, Dana Desa telah berkontribusi positif terhadap perbaikan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa output yang dapat dirasakan oleh masyarakat Yogyakarta antara lain telah terbangunnya 7.377,4 kilometer jalan desa, 22.755 meter jembatan, 19 unit embung desa, 1.237 unit posyandu, 223 unit polindes, 140 unit pasar desa, 814 unit PAUD desa, 802 unit sambungan air bersih, 3.225 unit drainase dan irigasi.

Mulai tahun 2018, pengelolaan Dana Desa diharapkan dapat dilaksanakan dengan skema Padat Karya Tunai. Program Padat Karya Tunai atau Cash For Work sendiri merupakan program pemerintah terkait kebijakan Dana Desa agar penggunaan Dana Desa di masing-masing daerah dapat lebih difokuskan kepada pekerjaan Labor Intensive dengan menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran di desa. Pada prinsipnya, pelaksanaan Cash For Work diharapkan dapat dilakukan secara swakelola oleh desa, menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja setempat, dan bahan baku setempat. Adapun yang menjadi sasaran utama program Cash For Work ini adalah masyarakat yang masuk dalam kategori menganggur, setengah menganggur (bekerja kurang dari 35 jam seminggu), penduduk miskin, penerima Program Keluarga Harapan, dan penduduk dengan balita bermasalah gizi (stunting). Dengan begitu, diharapkan pengelolaan Dana Desa ke depannya dapat lebih optimal dalam menciptakan lapangan kerja di desa; meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat desa; serta menumbuhkan permintaan agregat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antar desa.

Terakhir, Direktur Jenderal mengingatkan kepada Pemerintah Daerah dan Desa setempat untuk segera menyelesaikan (1.) Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (2.) Peraturan Kepala Daerah tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa; dan (3.) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, agar penyaluran Dana Desa tahap I tahun 2018 dapat segera dilakukan.

bantul_1

bantul_2

bantul_3

bantul_4

bantul_5

bantul_6

bantul_7

bantul_8

Memantau Kesiapan Daerah Menjalankan Program Padat Karya Tunai Dana Desa (Cash for Work)

madiun

Kabupaten Madiun, 18 Januari 2018 – Memasuki tahun keempat pelaksanaan Dana Desa, saat ini desa telah diperkuat kewenangannya dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, serta membina dan memberdayakan masyarakat. Hasil nyata dari pelaksanaan Dana Desa dalam periode 2015 hingga 2016 antara lain terbangunnya lebih dari 95.200 kilometer jalan desa, 914.000 meter jembatan, 22.616 unit sambungan air bersih, 2.201 unit tambatan perahu, 14.957 unit PAUD, 4.004 unit polindes, 19.485 unit sumur, 3.106 unit pasar desa, 103.405 unit drainase dan irigasi, 10.964 unti posyandu, serta 1.338 unit embung.

Berdasarkan hasil evaluasi, Dana Desa mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa yang ditunjukkan dengan menurunnya rasio ketimpangan pedesaan dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,32 pada tahun 2017. Jumlah penduduk miskin menurun dari 17,4 juta pada tahun 2014 menjadi 16,3 juta pada tahun 2017. Persentase penduduk miskin berkurang dari tahun 2015 sebesar 14,09% menjadi 13,47% pada tahun 2017. Pemerintah berkomitmen terus meningkatkan capaian tersebut sehingga Dana Desa mampu menjadi instrumen yang efektif dalam mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat desa.

Pada tahun 2018 ini Dana Desa dianggarkan sebesar Rp60 triliun untuk 74.958 desa di seluruh Indonesia. Dana ini diarahkan untuk mengatasi kemiskinan di desa dengan memberikan afirmasi kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai penduduk miskin tinggi. Pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa bersama program penanggulangan kemiskinan lainnya seperti Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai sehingga dapat segera mengentaskan kemiskinan di desa serta mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Pada 18 Januari 2018, DJPK menggelar Diseminasi dan Berbagi Pengalaman dalam Pengelolaan Dana Desa di pendopo Kantor Bupati Madiun. Tema yang disampaikan dalam diseminasi ini adalah “Padat Karya Tunai untuk Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera”. Diseminasi ini dihadari oleh 198 kepala desa, 15 camat, aparat pemerintah daerah, serta pihak-pihak terkait. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Bapak Boediarso Teguh Widodo, menyampaikan bahwa diseminasi ini bertujuan mengkomunikasikan kebijakan Dana Desa tahun 2018, meningkatkan pemahaman para kepala desa dan aparat pemerintah daerah dalam mengelola Dana Desa, serta memperkuat sinergi dan harmonisasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan desa sehingga amanat UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 dapat tercapai, yaitu menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangkaian kegiatan diseminasi ini, Wakil Menteri Keuangan, Bapak Mardiasmo, beserta jajaran pejabat Kabupaten Madiun dan Kementerian Keuangan, melakukan kunjungan kerja ke Desa Klecorejo untuk memantau kesiapan desa dalam menjalankan skema cash for work atau Padat Karya Tunai. Program ini merupakan arahan Presiden RI agar masyarakat desa mendapatkan dampak positif langsung dari Dana Desa. Program Padat Karya Tunai di Desa dimulai dengan melaksanakan piloting di 1.000 desa pada 100 kabupaten/kota yang mempunyai permasalahan sosial ekonomi tinggi.

Tujuan dari Program Padat Karya Tunai di Desa antara lain untuk (i) menciptakan dan memperluas kesempatan kerja di desa, (ii) memupuk rasa kebersamaan, gotong royong dan partisipasi masyarakat desa, (iii) meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat desa, (iv) meningkatkan akses masyarakat miskin, perempuan, anak, dan kelompok marginal kepada pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, dan (v) membangkitkan kegiatan sosial dan ekonomi di desa.

 

Agar Program Padat Karya Tunai dapat berjalan secara optimal, pembangunan di desa diarahkan untuk bidang-bidang seperti (i) pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana prasarana pedesaan, (ii) pemanfaatan lahan untuk meningkatkan produksi (termasuk di kawasan hutan), (iii) pelaksanaan kegiatan yang produktif seperti pariwisata, ekonomi kreatif, pengembangan potensi ekonomi lokal, pengelolaan hasil produksi pertanian, serta pengelolaan usaha jasa dan industri kecil, (iv) pemberdayaan masyarakat seperti pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, pengelolaan lingkungan pemukiman, pengembangan energi terbarukan, serta penyediaan dan pendistribusian makanan tambahan untuk anak; serta (v) kegiatan lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan fisik bangunan tetapi mendukung keberhasilan pelaksanaan pekerjaan fisik.

 

Untuk mendukung pelaksanaan Program Padat Karya Tunai di Desa serta melaksanakan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kementerian Keuangan telah melakukan langkah-langkah penyempurnaan pengelolaan Dana Desa. Dari sisi penganggaran dan pengalokasian, pemerintah memperbaiki kebijakan distribusi Dana Desa yang lebih difokuskan pada upaya mendukung pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat antar desa. Dari sisi penyaluran, telah dilakukan perbaikan penyaluran Dana Desa yang memungkinkan Dana Desa Tahap I dapat disalurkan paling cepat pada bulan Januari sebesar 20% dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni, serta Tahap II sebesar 40% paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni, dan Tahap III sebesar 40% paling cepat bulan Juli. Penyaluran Dana Desa didasarkan pada kinerja penyerapan dan capaian output. Dari sisi penggunaan Dana Desa, pemerintah mempertajam prioritas penggunaan Dana Desa yang fokus pada 3-5 kegiatan, yang dilakukan melalui mekanisme swakelola, pemanfaatan bahan baku lokal, dan melalui skema padat karya tunai yang produktif. Dari sisi pembinaan dan pengawasan, perlu dilakukan penguatan pembinaan dan pengawasan, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat pengawas fungsional di daerah, maupun masyarakat desa setempat.

Dirjen Perimbangan Keuangan: Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa lebih besar daripada Belanja Kementerian/Lembaga

Foto3

 

Jakarta, 12/01/2016 DJPK – Pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 di Aula Mezanin Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan telah dilangsungkan kegiatan Rapat Kerja Nasional Kementerian Keuangan dengan tema Evaluasi 2016 dan Rencana 2017 “Menyambut Tahun 2017: Prospek dan Tantangan 2017”. Acara yang dihadiri oleh seluruh pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Keuangan ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto dengan menampilkan pembicara utama Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Pada acara tersebut Menteri Keuangan menegaskan bahwa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia, peran anggaran negara sangat krusial. Oleh karena itu kemampuan Kementerian Keuangan dalam mendesain APBN yang mendorong pertumbuhan ekonomi mutlak diperlukan. Selain itu Menteri Keuangan juga berharap pembangunan sumber daya manusia Indonesia dapat menjawab tantangan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. “Manusia adalah the most important asset!” ujar Menkeu.

Selain Menkeu, dalam kesempatan tersebut juga menampilkan pembicara antara lain Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Dirjen Anggaran dan Dirjen Perimbangan Keuangan. Sebagai pembicara terakhir, Dirjen Perimbangan Keuangan menyampaikan materi mengenai Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa: “Evaluasi APBN-P 2016 dan Tantangan Pelaksanaan APBN 2017”.

Dirjen Perimbangan Keuangan menyampaikan bahwa desentralisasi fiskal sebagai bagian dari desentralisasi digunakan untuk memformulasikan kembali struktur hubungan keuangan intra pemerintahan (Pusat dan daerah) untuk peningkatan efisiensi & efektivitas alokasi dan pemanfaatan sumber daya.

Selain itu  Dirjen Perimbangan Keuangan juga menyampaikan bahwa sejak tahun 2016, anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) ditetapkan lebih besar daripada anggaran Belanja Kementerian/Lembaga (K/L). Di tahun 2016, TKDD yang ditetapkan dalam UU APBN sebesar Rp776,3 triliun sementara Belanja K/L ditetapkan sebesar Rp767,8 triliun. Dalam APBN tahun 2017, TKDD ditetapkan sebesar Rp764,9 triliun sementara Belanja Kementerian/Lembaga ditetapkan sebesar Rp763,6 triliun. Naiknya anggaran TKDD ini bertujuan untuk mewujudkan Nawacita ke-3 yang dicanangkan oleh Presiden RI, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada kesempatan yang sama Dirjen Perimbangan Keuangan mengajak seluruh pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan untuk bersinergi dalam menyukseskan pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa mulai dari proses penganggaran hingga monitoring khususnya dengan Ditjen Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Pajak, dan Ditjen Bea dan Cukai.

Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
Dirjen Perimbangan Keuangan memberikan ucapan selama kepada Pemerintah Daerah penerima hibah
Dirjen Perimbangan Keuangan memberikan ucapan selamat kepada Pemerintah Daerah penerima hibah
Foto Bersama Perwakilan Pemda Penerima Hibah dengan Kepala BNPB dan Dirjen Perimbangan Keuangan
Foto Bersama Perwakilan Pemda Penerima Hibah dengan Kepala BNPB dan Dirjen Perimbangan Keuangan
Dirjen Perimbangan Keuangan menyampaikan sambutan pada Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana 24 November 2016
Dirjen Perimbangan Keuangan menyampaikan sambutan pada Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana 24 November 2016

Diskusi Pengendalian Transfer ke Daerah dan Dana Desa Bersama Para Kepala Daerah

apkasicover

APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) menggelar diskusi mengenai topik yang sedang hangat dibicarakan, yaitu pengendalian transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun anggaran 2016. Kegiatan dilaksanakan di Ballroom Sekretariat APKASI di Sahid Sudirman Center pada Selasa, 27 September 2016. DJPK sangat menghargai inisiatif APKASI dalam menggelar diskusi ini karena merupakan momentum yang baik bagi pemerintah pusat yang diwakili oleh Kementerian Keuangan untuk berdialog dengan para kepala daerah mengenai isu yang sensitif.

Kepada para bupati yang hadir dalam acara tersebut, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan latar belakang serta perlunya kebijakan pengendalian TKDD. Selanjutnya, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Boediarso Teguh Widodo, menjawab berbagai pertanyaan dari para bupati dalam sesi diskusi.

Pengendalian belanja negara adalah bagian dari upaya bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kredibilitas APBN serta untuk meningkatkan fokus kepada pelayanan dan orientasi belanja yang responsif terhadap kebutuhan nyata. Penghematan TKDD dilakukan secara hati-hati dan selektif agar tidak mengurangi kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat dan pembangunan infrastuktur yang diperlukan untuk menstimulasi perekonomian daerah. Penghematan TKDD dilakukan melalui penundaan Dana Alokasi Umum (DAU), bukan pemotongan DAU. Untuk itulah, sebagian DAU yang ditunda pembayarannya akan disalurkan pada bulan Desember 2016 dan sebagian sisanya akan dianggarkan pada APBN 2017 dan disalurkan pada bulan Januari 2017.

Saat ini pemerintah telah menyiapkan rancangan Inpres tentang Langkah-Langkah Pengendalian TKDD dalam rangka Pengamanan APBN-P 2016, yang menugaskan kepada pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian pendapatan dan belanja dalam ABPD serta penghematan belanja dengan tetap menjaga prioritas untuk pelayanan dasar. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan rancangan PMK tentang Pemanfaatan Sementara Kas di Rekening Kas Umum Daerah yang Berasal dari Sisa TKDD yang Penggunaannya Sudah Ditentukan dengan memberikan diskresi kepada daerah untuk memanfaatkan sementara sisa dana TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek.

Saat ini, semua negara mengalami tekanan fiskal, namun yang dihadapi Indonesia saat ini adalah dampak normal dari meningkatnya pelayanan negara kepada warganya, contohnya Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sejahtera (KIS), dan pembangunan infrastruktur publik. Dengan demikian, akan ada sedikit tekanan keuangan yang hendaknya membuat kita berbenah dalam cara belanja. Dan ini adalah bagian dari revolusi fiskal. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat mengajak pemerintah daerah dan masyarakat untuk secara bersama-sama mendukung upaya pembenahan bersama ini untuk efisiensi belanja negara demi meningkatkan pelayanan kepada publik.

Momentum penghematan belanja negara ini memang tidak mengenakkan tetapi ini kesempatan kita merampingkan belanja pemerintah, agar porsi besar belanja pemerintah bisa difokuskan ke pelayanan. Saat ini metodologinya seperti yang dilakukan sekarang, tetapi kedepannya kita akan berbenah proses dan tata kelola belanja dan investasi publik. Sebagai tindak lanjut Pemerintah Pusat bersama dengan pemerintah daerah perlu memfokuskan orientasi belanja, mengurangi belanja yang mengikat, dan mengalokasikan sumber daya secara fleksibel berdasarkan prioritas pembangunan.

Dalam menghadapi tahun anggaran 2017, daerah diharapkan dapat segera mengambil langkah dan persiapan pelaksanaan APBD 2017 melalui tiga langkah. Pertama, segera menyusun APBD dan menetapkannya dalam perda secara tepat waktu. Kedua, segera melakukan tender proses pengadaan barang/jasa sebelum akhir tahun 2016 dan penandatanganan kontrak di awal 2017. Ketiga, segera memperbaiki perencanaan pengelolaan kas tahun 2017 untuk menghindari penumpukan penyerapan belanja pada akhir tahun.

Sesuai dengan program Nawacita poin ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan di daerah dengan terus meningkatkan porsi belanja TKDD. Pemerintah berkomitmen agar porsi anggaran TKDD lebih tinggi dari belanja kementerian/lembaga. Pada RAPBN 2017, TKDD direncanakan sebesar Rp760 triliun, sedangkan belanja kementerian/lembaga sebesar Rp758,4 triliun.

Pada tahun anggaran 2017, DAU akan tetap dialokasikan naik dibandingkan tahun 2016, terutama untuk mengakomodasi pengalihan sebagian kewenangan kabupaten/kota ke provinsi. Sementara itu, DAU kabupaten/kota diupayakan agar tidak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Di samping itu, alokasi DAU 2017 juga untuk menampung beban penundaan penyaluran sebagian DAU 2016 (on top dari alokasi DAU 2017).

Kebijakan penghematan TKDD ini memerlukan dukungan dan sinergi dari pemerintah daerah. Kolaborasi yang padu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengawal kebijakan ini akan menjaga APBN-P 2016 ini tetap kredibel.