Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2018

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-53/PK/2017 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Untuk Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2018. Keputusan Direktur Jenderal tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 102/PMK.07/2015 tentang Perubahan atas PMK Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok.

Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018, target penerimaan cukai hasil tembakau ditetapkan sebesar Rp148.230.000.000.000,00. Diperkirakan sebesar 2% dari target penerimaan cukai hasil tembakau tersebut merupakan penerimaan cukai atas tembakau iris yang tidak termasuk objek Pajak Rokok, sehingga penerimaan cukai yang dijadikan basis untuk menghitung Pajak Rokok TA 2018 sebesar Rp145.265.400.000.000,00 (98% dari target penerimaan cukai hasil tembakau) dan estimasi penerimaan Pajak Rokok yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebesar Rp14.526.540.000.000,00.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Kep-53/PK/2017 tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2018 dapat diunduh melalui tautan berikut.

Kepdirjen 53 2017

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 876/KMK.07/2017 tentang Kelebihan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016

Jakarta-Pada tanggal 23 November 2017, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 876/KMK.07/2017 tentang Kelebihan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016.

Latar belakang penerbitan KMK ini adalah adanya kelebihan penyaluran DAK Fisik TA 2016 yang disebabkan karena penyesuaian pagu alokasi DAK Fisik pada APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016. Bagi daerah-daerah yang tercantum pada KMK ini, maka penyaluran DAU bulan Februari 2018, akan diperhitungkan dengan kelebihan penyaluran DAK Fisik Tahun 2016 seperti yang tercantum pada lampiran KMK ini. Sementara itu sisa DAK Fisik TA 2016 di Rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari kelebihan penyaluran DAK Fisik TA 2016, dapat digunakan oleh daerah sesuai dengan prioritas daerah setelah bulan Februari 2018.

Download (PDF, 2.06MB)

Rincian Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam APBN Tahun Anggaran 2018

Jakarta- Rapat Paripurna DPR RI telah menyetujui Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 disahkan menjadi Undang-Undang. APBN 2018 yang disepakati mencantumkan target pendapatan negara sebesar Rp 1.894,7 triliun dan pagu belanja negara Rp2.220,7 triliun.

Dari angka belanja tersebut terdapat belanja yang ditujukan untuk transfer ke daerah dan dana desa senilai Rp766,2 triliun. Belanja transfer ke daerah dan dana desa mempunyai fokus utama untuk meningkatkan pemerataan keuangan antardaerah, meningkatkan kualitas dan mengurangi ketimpangan layanan publik daerah, menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Sedangkan dalam penyalurannya, belanja transfer ke daerah dan dana desa menggunakan basis kinerja.

Dana transfer ke daerah dan dana desa terbagi menjadi dua pendanaan yaitu transfer ke daerah sebesar Rp706,1 triliun dan dana desa sebesar Rp60,0 triliun. Dana transfer ke daerah terbagi menjadi komponen-komponen sebagai berikut:

  • Dana Bagi Hasil (DBH), dengan pagu dana sebesar Rp89,2 triliun. Kebijakan terbaru pada komponen DBH adalah penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk 5 program sesuai UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dengan prioritas pada bidang kesehatan dan mendukung program jaminan kesehatan nasional. Selain itu DBH Dana Reboisasi, selain digunakan untuk Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) juga penanganan kebakaran hutan, penanganan batas kawasan dan pembenihan;
  • Dana Alokasi Umum (DAU), dengan pagu dana sebesar Rp401,5 triliun. Kebijakan untuk tahun 2018 antara lain pagu yang bersifat dinamis dan bobot wilayah laut menjadi 100%;
  • Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), dengan pagu dana sebesar Rp62,4 triliun. DAK Fisik digunakan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur pelayanan publik di daerah. Selain itu dalam DAK Fisik terdapat afirmasi kepada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan dan transmigrasi. Pengalokasian DAK menggunakan mekanisme proposal based sesuai proritas nasional;
  • Dana Alokasi Khusus Non Fisik, dengan pagu sebesar Rp123,5 triliun digunakan untuk mengurangi beban masyarakat terhadap pelayanan publik dengan sasaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 47,4 juta siswa, Tunjangan Profesi Guru (TPG) untuk 1,2 juta guru dan BOK untuk 9.785 Puskesmas.
  • Dana Otsus, Dana Tambahan Infrastruktur dan Dana Keistimewaan DIY, dengan dana sebesar Rp21,1 triliun digunakan untuk percepatan percepatan pembangunan infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, serta pengentasan kemiskinan , pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan di Provinsi Aceh.
  • Dana Insentif Daerah (DID), dengan dana sebesar Rp 8,5 triliun. DID digunakan sebagai trigger dari pemerintah sebagai reward atas pemda yang berprestasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan perbaikan kinerja pengelolaan keuangan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan Dana Desa mendapatkan pagu dana sebesar 60,0 triliun. Dalam pengalokasian Dana Desa formula dibuat semakin fokus dalam rangka pengentasan kemiskinan dan ketertinggalan geografis, melalui: pemberian afirmasi kepada desa tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi, penurunan porsi alokasi yang dibagi merata dan peningkatan alokasi formula, dan pemeberian bobot yang lebih besar kepada jumlah penduduk miskin.

Rincian alokasi TKDD TA 2018 dapat diunduh melalui tautan berikut

Rincian Alokasi TKDD dalam APBN TA 2018 (1)
Rincian Alokasi TKDD dalam APBN TA 2018 (2)

Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan DAK Fisik oleh Pemerintah Daerah sebagai Dasar Pengalokasian DAK Fisik Tahun Anggaran 2018

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dilakukan berdasarkan Usulan DAK Fisik yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah. Dalam rangka efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik Tahun Anggaran 2018, penyampaian Usulan DAK Fisik oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Nomor SE-2/PK/2017. Surat edaran dimaksud dapat diunduh melalui tautan sebagai berikut.

Download (PDF, 1.29MB)